PENDIDIKAN GRATIS VERSUS PENDIDIKAN BERKUALITAS


Dalam teks konstitusi berdirinya Negara ini,  telah termaktub sekaligus penegasan lewat kearifan para Fouding Fathers nya, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas Negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, sebagai sebuah cita-cita ideal. Pendahulu Bangsa ini sangat paham bahwa hanya dengan memiliki rakyat yang cerdas , tahu akan hak-hak politiknya, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kompleksitas persoalan, menjadi modal dasar menuju pada cita-cita, menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Olehnya , penyelenggaraan pendidikan yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dapat di akses oleh seluruh kelas sosial tanpa ada perbedaan sekaligus terselenggaranya pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang niscaya.    Hak warga masyarakat atas pendidikan bermutu inilah yang justru menjadi kewajiban pemerintah (government) di dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance), termasuk kegiatan pemerintahan yang menyentuh secara langsung atau tak langsung mengenai pendidikan. Bahkan amademen terakhir UUD 1945,menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana sebesar 20 % dari total APBN dan APBD untuk pendidikan. Namun, pada kenyataannya hal itu masih jauh panggang dari api. Amanah UUD masih “dikhianati”, belum lagi di tingkat lapangan, penyelenggaraan pendidikan dengan segenap kebijakan yang mengikuti masih terbelenggu dengan carut-marutnya persoalan yang dihadapi.

Pendidikan gratis sebagai sebuah kebijakan

Wacana pendidikan gratis, menjadi menarik untuk digulirkan sebagai antitesa dari berbagai kritikan masyarakat yang peduli pendidikan, bahwa Negara ini tidak secara tegas berpihak pada rakyat miskin dalam hal pendidikan. Dengan mengembangkan mitos bahwa pendidikan itu memang mahal, Pendidikan butuh biaya tinggi, dan pendidikan butuh pengorbanan. Eko Prasetyo pengarang buku “Orang miskin dilarang sekolah” menegaskan bahwa menjadi orang miskin di Negara ini serba sulit, bahkan pendidikan yang merupakan kewajiban pemerintah hanya dapat dinikmati oleh yang memiliki kantong tebal dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat miskin.Lebih lanjut ,beberapa Problem serius yang dihadapi oleh pendidikan kita adalah pertama, Pendidikan kita belum pada posisi dapat di akses oleh seluruh kelas sosial masyarakat. Kedua, Bagaimana kurikulum  bisa mendorong mobilitas kelas sosial, melakukan perubahan-perubahan pada formasi kelas sosial. Ketiga, Bagaimana metodologi pembelajaran itu dapat memberikan ruang kemerdekaan yang lebih besar kepada peserta didik di banding pihak-pihak lain.

Pada pemrov Sulawesi Selatan pendidikan gratis menjadi suatu kebijakan dan janji pada saat kampanye pemilihan gubernur beberapa waktu yang lalu..Sebagai suatu kebijakan, pendidikan gratis sejatinya disamping ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang telah ada selama ini, juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal akses pendidikan yang bermutu. Program pendidikan gratis harus mampu untuk menjawab kedua persoalan itu. Sehingga pendidikan gratis tidak berhadapan vis a vis dengan kebutuhan untuk mendapat pendidikan yang berkualitas. Sebab gratis an Sich tanpa dibarengi dengan kualitas akan melahirkan penyelenggaraan pendidikan dengan tingkat partisipasi dari masyarakat yang tinggi tetapi berjalan asal-asalan dan apa adanya.yang pada gilirannya hanya akan melahirkan generasi yang tak berkualitas.  Sementara Kualitas an Sich tanpa daya serap akibat tingginya biaya, hanya akan melahirkan pendidikan mencusuar. Teralienasi dari ranah masyarakat serta tak mampu untuk menyumbangkan apa-apa dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Yang ada hanya meningkatkan kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya.

Program pendidikan gratis sedang galak-galaknya untuk dikembangkan dan menjadi pusat perhatian. 11 kabupaten Dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan , sudah siap melaksanakan program tersebut pada penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2008 ini. Dari berbagai sumber dan pemberitaan media menyebutkan bahwa Pemprov Sulsel untuk melaksanakan pendidikan gratis tersebut ditempuh metodologi, yakni dengan sharing dengan pemerintah kabupaten /kota. Pemerintah kabupaten/kota dibebani anggaran 40% sedangkan pemprov sulsel menanggung sebanyak 60%.  Dari Sharing ini untuk 11 kabupaten/kota pemrov Sulsel menyediakan dana 664 Miliar rupiah untuk tahun 2008.

Demikian pula dengan komponen yang digratiskan, telah diatur dan dipersiapkan oleh Diknas Sulsel dan dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program. Kesemuanya itu patut untuk diapresiasi dan mudah-mudahan merupakan bukti keseriusan pemerintah terhadap komitmen penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakatnya.

Berdasarkan juknis tersebut ada 15 komponen yang digratiskan. Di antaranya pembelian buku teks pelajaran, buku referensi untuk perpustakaan sekolah, remedial, materi pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, buku rapor, foto murid, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, laporan hasil belajar siswa, insentif guru, dan insentif kepala sekolah.

Pendidikan berkualitas sebagai sebuah tujuan

Dari berbagai komponen  yang di gratiskan diatas, dapat dipahami sebagai usaha untuk meringankan beban orang tua siswa dalam mengakses pendidikan. Namun, masih terlalu umum, tanpa pemetaan yang jelas berdasarkan jenjang sekolah dan jenis sekolah. Kedepan pemetaan ini penting untuk dapat menjamin bahwa pendidikan gratis tidaklah kontradiktif dengan keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks yang lebih operasional, pendidikan gratis harus diarahkan untuk mampu melakukan perubahan terhadap sistim penyelenggaraan pendidikan sebelumnya yang cenderung tidak berpihak pada rakyat miskin sehingga banyak menguras dan membebani masyarakat/ peserta didik.

Sebab kalau  kita ingin jujur dari praktek pendidikan selama ini, mungkin kita bagian yang tetap memelihara mitos bahwa pendidikan memang mahal, butuh biaya yang tak sedikit,bahkan keterbatasan dana orangtua tak lagi memadai sebagai alasan untuk tidak membayar pungutan yang datang dari sekolah. Atas nama mutu pendidikan, sekolah melegalkan berbagai pungutan .

Lihat saja sekolah-sekolah negeri dan swasta yang berprestasi dan diungulkan, untuk mengaksesnya butuh pendanaan yang besar. Dengan sokongan dana yang besar, sebuah sekolah dapat mendongkrak mutu dengan cepat. Dilain pihak, sekolah dengan pembiayaan pas-pasan akan berjalan apa adanya, nyaris tanpa prestasi dan keunggulan. Sehingga yang terjadi adalah anak si kaya dapat menempuh pendidikan pada sekolah yang bermutu, sementara anak si miskin kalaupun sekolah hanya pada sekolah yang kurang berkualitas. Secara logika linear, dapat dipastikan mobilitas kelas sosial yang diimpikan oleh pendidikan sulit untuk tercapai. Maka, blue print kebijakan pendidikan gratis harus berdiri di atas pijakan ketegasan keberpihakan pada rakyat miskin dan lemah untuk sebuah mobilitas sosial, menuju pada pemberdayaan dan pencerahan seluruh anak bangsa dengan tetap konsisten terhadap tujuan untuk memanusiakan manusia lewat pendidikan yang berkualitas. Gratis tidak boleh mengabaikan kualitas.  Sebab jika tidak, maka prolema pendidikan tak akan mampu untuk teratasi secara menyeluruh. Dan boleh jadi jargon pendidikan gratis untuk rakyat hanya akan tinggal menjadi “komoditas  politik” yang laku untuk dijual dalam setiap perebutan kekuasaan. Wallahu ‘alam Bissawab.

DSC00113


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: